Industri perikanan maritim Korea-Selatan bergantung secara struktural pada tenaga kerja migran, dengan pekerja migran mencakup 47 persen awak kapal lokal dan 77 persen pada armada jarak jauh. Agensi perekrutan swasta menempati posisi perantara strategis yang menanggung beban ganda antara target komersial dan standar rekrutmen etis. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik diplomasi bisnis agensi perekrutan awak kapal perikanan dalam koridor Indonesia-Korea Selatan serta mengidentifikasi tantangan dalam mengelola beban ganda tersebut.

Kerangka konseptual diplomasi bisnis Alammar dan Pauleen (2022) dengan empat dimensi dioperasionalisasikan pada lima dimensi operasional rekrutmen etis, yaitu struktur biaya, kontrak kerja, pengelolaan dokumen, pemantauan kondisi kerja, dan penyelesaian sengketa. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan agensi perekrutan, asosiasi agensi pengawakan, dan serikat pekerja perikanan, dilengkapi analisis dokumen regulasi dan standar internasional.

Temuan mengungkap bahwa agensi memiliki kapasitas diplomasi bisnis yang substansial untuk membangun legitimasi operasional, namun kurang efektif memperbaiki kondisi kerja pekerja. Kesenjangan konsisten terjadi antara kebijakan agensi dan realitas pasca perekrutan, sementara kepatuhan lebih didorong kalkulasi reputasi daripada komitmen normatif. Disonansi regulasi antara kebijakan biaya nol Indonesia dan struktur biaya Korea-Selatan bersifat struktural dan melampaui kapasitas individual agensi. Penelitian ini berkontribusi memperluas aplikasi kerangka diplomasi bisnis ke ranah rekrutmen tenaga kerja migran maritim.

Kata Kunci: diplomasi bisnis, rekrutmen etis, awak kapal perikanan, migrasi tenaga kerja, koridor Indonesia-Korea Selatan, agensi perekrutan, beban ganda
Daftar Pustaka : jumlah pustaka 53, tahun 1991 – 2025