Penelitian ini mengkaji anomali peran juru bicara dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (20 Oktober 2024–20 Oktober 2025). Meskipun pemerintahan telah membentuk lembaga yang mengelola komunikasi kepresidenan, yaitu Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), terdapat ketidakefektifan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintah. Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus intrinsik ini menganalisis empat program unggulan pemerintah yaitu efisiensi anggaran dan PPN 12%, Program Makan Bergizi Gratis, pembentukan Danantara, serta Koperasi Desa Merah Putih, untuk mengungkap strategi komunikasi pemerintahan dan peran juru bicara sebagai penyambung suara presiden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-struktur dengan tokoh kunci seperti Hasan Nasbi (Kepala PCO 2024-2025), Noudhy Valdryno (Deputi II PCO, Deputi IV Badan Komunikasi Pemerintah), Johan Budi (Juru Bicara Presiden Joko Widodo 2016-2019) serta Prof. Lili Romli (Peneliti Utama BRIN). Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah cenderung dilakukan langsung oleh Presiden tanpa peran serta optimal dari PCO sebagai lembaga komunikasi pemerintah. Transformasi PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah pada September 2025 ditujukan untuk memperbaiki strategi komunikasi pemerintah, sekaligus mengkoordinasikan komunikasi lintas kementerian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan struktur komunikasi pemerintah yang terintegrasi, penegasan peran juru bicara sebagai aktor kunci dalam agenda building, serta pendekatan komunikasi terarah untuk membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan dalam sisa masa pemerintahan 2024–2029.

Kata Kunci: komunikasi pemerintah, juru bicara, kepercayaan publik, PCO, Prabowo Subianto, agenda building

Daftar Pustaka: 130 1984-2025