Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan peluncuran Danantara dikonstruksikan melalui framing 3 aktor yang terlibat yaitu pemerintah, media, dan publik dalam ruang komunikasi digital. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika komunikasi kebijakan pemerintah di era digital yang tidak lagi bersifat satu arah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif dan pendekatan framing sebagai pisau analisis utama. Model framing yang digunakan mengacu pada Robert Entman yang meliputi empat elemen, yaitu define problems, diagnose causes, moral judgments, dan suggested remedies. Data penelitian diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu konten komunikasi pemerintah, pemberitaan media digital, serta respons publik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat mismatch dalam framing antara pemerintah, media, dan publik dalam peluncuran Danantara. Pemerintah membingkai Danantara sebagai kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk optimalisasi aset negara dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Media membingkai Danantara sebagai isu kebijakan yang memerlukan pengawasan dan transparansi, sementara publik cenderung membingkai secara skeptis dan emosional, dipengaruhi oleh kurangnya kejelasan informasi dan dinamika diskursus digital.
Ketidaksesuaian framing antar aktor komunikasi tersebut menyebabkan framing pemerintah tidak menjadi narasi dominan di ruang publik digital, sehingga muncul framing alternatif yang berkontribusi pada dinamika persepsi publik dan penurunan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

Kata kunci: framing, komunikasi kebijakan, Government Public Relations, media digital, kepercayaan publik.