Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kompleks dan dinamis menuntut keseragaman pemahaman antarunit kerja di rumah sakit. Di RSUD Kota Tangerang, ketiadaan mekanisme komunikasi internal yang terstruktur menyebabkan informasi JKN sering dipahami berbeda antarunit. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis Humas sebagai fasilitator komunikasi internal dalam pengelolaan informasi JKN, dengan mengkaji pola komunikasi, hambatan, dan strategi penguatan yang dapat diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal embedded, dianalisis melalui kerangka Excellence Theory, teori sensemaking, dan teori boundary spanning. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan 16 informan yang terdiri atas pimpinan rumah sakit, staf Humas, tenaga medis, dan staf administrasi, dilengkapi observasi nonpartisipan dan penelaahan dokumen. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan member checking. Temuan menunjukkan bahwa informasi JKN menyebar melalui pesan WhatsApp dan komunikasi personal tanpa rujukan resmi terpusat, menghasilkan perbedaan pemahaman sistemik antarunit. Peran Humas masih terbatas pada penanganan keluhan dan publikasi eksternal, tanpa mandat formal sebagai koordinator komunikasi internal JKN. Penelitian menyimpulkan bahwa Humas perlu diperkuat dengan mandat struktural yang tegas, prosedur komunikasi lintas unit yang terstandar, dan sistem penyimpanan informasi kebijakan yang dapat diakses bersama. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian peran strategis Humas dalam organisasi pelayanan publik sektor kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: Humas, Komunikasi Internal, JKN, Boundary Spanner, Studi Kasus
Daftar Pustaka: 61 pustaka (1977–2025)