Perkembangan jurnalisme warga di ruang digital memperluas praktik kebebasan berpendapat, namun pada saat yang sama menempatkan warga pada kerentanan hukum akibat penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap dinilai multitafsir. Kondisi ini menjadikan kebebasan berpendapat tidak hanya sebagai hak konstitusional, tetapi juga sebagai praktik yang sarat risiko bagi jurnalis warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan kebebasan berpendapat pada jurnalis warga (citizen journalist) serta strategi yang dikembangkan dalam merespons penerapan UU ITE dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis resepsi dan strategi, melalui wawancara mendalam terhadap jurnalis warga yang aktif di berbagai platform digital, dengan analisis data dilakukan melalui penelusuran proses kognitif persepsi dan konteks sosial-kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis warga memaknai kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental yang dijamin secara konstitusional, namun dipersepsikan sebagai ruang ekspresi yang tidak sepenuhnya aman akibat ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi melalui pasal-pasal UU ITE. Pemaknaan tersebut terbentuk melalui proses filterisasi, interpretasi, dan reaksi yang dipengaruhi oleh pengalaman personal, interaksi sosial, serta relasi kuasa media arus utama. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkaya kajian kebebasan berpendapat pada jurnalisme warga melalui perspektif resepsi, serta secara praktis memberikan rujukan bagi perumusan kebijakan hukum digital yang lebih proporsional dalam melindungi hak berekspresi warga.

Kata Kunci: kebebasan berpendapat, jurnalis warga, UU ITE, hak asasi manusia

Jumlah Pustaka: 100 Pustaka (2007-2025)