Penelitian ini berawal dari polemik wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto yang memicu ketegangan antara narasi resmi negara dan ingatan traumatis masyarakat sipil. Masalah utama dalam studi ini terletak pada bagaimana negara mengelola, mengonstruksi, dan mengomunikasikan kebijakan simbolik tersebut di tengah terfragmentasinya memori kolektif terkait kekerasan politik masa lalu. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi komunikasi politik Kementerian Kebudayaan RI dalam membingkai (framing) isu tersebut di ruang publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus interpretatif. Analisis dilakukan secara integratif dengan menggabungkan teori Framing dari Robert Entman, Paradigma Naratif Walter Fisher, serta konsep Politik Memori dari Elizabeth Jelin. Data penelitian bersumber dari dokumen utama berupa siaran pers resmi kementerian dan rekam jejak sentimen percakapan publik digital yang diekstraksi dari Drone Emprit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Kebudayaan menerapkan strategi Administrative Framing guna mendepolitisasi sejarah. Negara mendefinisikan pemberian gelar sebatas pemenuhan prosedur hukum sesuai UU No. 20 Tahun 2009 untuk menonjolkan narasi pembangunan nasional. Namun, strategi ini mengalami kegagalan naratif yang signifikan. Secara internal, narasi negara terbukti inkonsisten (narrative incoherence) karena bertabrakan dengan memori institusional, khususnya TAP MPR XI/1998. Secara eksternal, narasi ini mengalami defisit fidelitas (narrative fidelity) karena tidak beresonansi dengan realitas yang dialami (lived reality) oleh publik dan korban pelanggaran HAM, berujung pada masifnya penolakan di ranah digital. Simpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik dalam kasus ini adalah wujud nyata pertarungan antara politics of oblivion (politik pengaburan oleh negara) melawan politics of truth (politik kebenaran masyarakat sipil). Dalam ekosistem demokrasi digital, negara tidak lagi memonopoli tafsir sejarah. Rekonsiliasi simbolik semata terbukti gagal membangun legitimasi tanpa didahului oleh keadilan transisional yang substantif.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Framing Naratif, Politik Memori, Konstruksi Sosial Sejarah

Daftar pustaka: 32 pustaka (1932 s.d. 2025)