Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran parlemen Folketing dalam pembentukan kebijakan yang merefleksikan islamophobia struktural di Denmark pada periode 2017–2023. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pembentukan kebijakan berkontribusi terhadap terbentuknya islamophobia yang bersifat struktural melalui kerangka hukum, kebijakan, program, dan media massa. Topik ini penting mengingat Denmark kerap dipersepsikan sebagai negara liberal-demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun pada saat yang sama menerapkan kebijakan yang berdampak eksklusif terhadap kelompok Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan islamophobia struktural sebagaimana dikembangkan oleh Khaled A. Beydoun. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan penelusuran data online yang meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, laporan lembaga pemerintah dan organisasi yang terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islamophobia di Denmark beroperasi secara struktural dan dilembagakan melalui kebijakan yang dihasilkan di parlemen, yang tercermin dalam pembatasan akses terhadap perlindungan, pengetatan regulasi integrasi, serta pengaturan ekspresi keagamaan kelompok Muslim. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian islamophobia struktural dalam studi Hubungan Internasional, serta implikasi praktis bagi analisis kebijakan imigrasi dan perlindungan pengungsi berbasis hak asasi manusia.

Kata Kunci: Islamophobia struktural, Denmark, kebijakan imigrasi, pengungsi, parlemen