Penelitian ini mengkaji strategi Indonesia dalam merespons EUDR periode 2023–2025 melalui studi kasus pekebun swadaya kelapa sawit. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data penelitian berasal dari analisis dokumen resmi (termasuk Regulation (EU) 2023/1115), laporan kebijakan, kajian lembaga riset, publikasi pemerintah, serta wawancara semi-struktural dengan perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola diplomasi, kebijakan domestik, dan kondisi lapangan pekebun swadaya kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi diplomasi multijalur melalui Ad Hoc Joint Task Force, pembentukan like-minded countries, dan penyampaian isu di berbagai forum internasional. Upaya tersebut diiringi dengan percepatan reformasi domestik, seperti penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), digitalisasi Elektronik Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (e-STDB), dan pengembangan Dashboard Nasional. Namun, capaian diplomasi sejauh ini lebih banyak menghasilkan klarifikasi teknis dibandingkan perubahan substansial pada desain EUDR. Di tingkat akar rumput, pekebun swadaya kelapa sawit menghadapi hambatan struktural, keterbatasan legalitas lahan, kapasitas administratif, biaya pemetaan geolokasi, dan rendahnya akses pembiayaan yang berisiko menyebabkan eksklusi dari rantai pasok. Penelitian merekomendasikan perpaduan kebijakan, dukungan teknis dan pembiayaan terarah, penyederhanaan prosedur kepatuhan untuk pekebun swadaya kelapa sawit, serta mekanisme transisi yang adil dalam kerja sama internasional agar diplomasi tidak hanya menegosiasikan kepentingan nasional tetapi juga menjamin keadilan bagi pelaku paling rentan.

Kata kunci: EUDR, diplomasi multilateral, pekebun swadaya kelapa sawit, ketertelusuran rantai pasok, ISPO.