Penelitian ini menganalisis peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam mengelola krisis pengungsi Rohingya di Aceh pada periode 2023–2024. Krisis pengungsi Rohingya merupakan masalah kemanusiaan internasional yang berakar dari konflik etnis dan pelanggaran hak asasi manusia sistematis di Myanmar. Kedatangan pengungsi di Aceh menimbulkan tantangan kemanusiaan, sosial, dan politik, terutama mengingat Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Orang tanpa kewarganegaraan. Studi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui penerapan metode case study research, berdasarkan teori peran organisasi internasional yang dikembangkan oleh Clive Archer untuk memahami peran UNHCR sebagai aktor internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui riset pustaka, termasuk dokumen resmi UNHCR, laporan media, artikel akademis, publikasi ilmiah, dan sumber sekunder relevan lainnya untuk periode 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR memainkan peran kunci dalam tiga pilar utama: memberikan perlindungan hukum dan membela hak-hak dasar pengungsi; Mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan, seperti tempat tinggal, makanan, dan layanan kesehatan, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi mitra; dan mempromosikan solusi berkelanjutan melalui program pemukiman kembali dan repatriasi sukarela. Namun, organisasi ini menghadapi keterbatasan yang signifikan, termasuk kendala keuangan, kompleksitas koordinasi, resistensi sosial, dan tidak adanya kerangka hukum nasional yang komprehensif di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, meskipun UNHCR telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap respons kemanusiaan di Aceh, komitmen yang lebih besar dari pemerintah Indonesia dan komunitas internasional diperlukan untuk memastikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Kata Kunci: UNHCR, Pengungsi Rohingya, Aceh, Organisasi Internasional