Penelitian ini menganalisis proses sekuritisasi kesehatan digital di Indonesia selama periode 2021-2023 dengan studi kasus kebocoran data aplikasi e-HAC (2021), PeduliLindungi (2022), dan implementasi SATUSEHAT (2023). Menggunakan kerangka teori sekuritisasi Copenhagen School (Buzan, Waever & de Wilde, 1998), studi ini menelaah tiga komponen utama sekuritisasi klaim ancaman (speech act), objek referen, dan penerimaan audiens untuk menilai apakah isu kebocoran data kesehatan berhasil diposisisikan sebagai ancaman keamanan nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen terhadap siaran resmi pemerintah, laporan DPR, publikasi BSSN, serta arsip organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekuritisasi pada 2021 bersifat reaktif akibat krisis e-HAC, ditandai migrasi sistem dan audit lintas lembaga. Pada 2022, dinamika sekuritisasi berkembang melalui peningkatan verifikasi teknis, kritik publik, serta tekanan CSO dan DPR terkait perlindungan data pribadi. Pada 2023, proses sekuritisasi terinstitusionalisasi melalui implementasi SATUSEHAT dan penetapan standar keamanan nasional oleh BSSN. Temuan menunjukkan bahwa sekuritisasi berhasil secara diskursif dan institusional ketika klaim ancaman memperoleh legitimasi dari audiens strategis serta terwujud dalam tindakan kebijakan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai bagaimana isu kesehatan digital dapat naik menjadi isu keamanan, serta menegaskan urgensi tata kelola data yang adaptif dan transparan.

Kata Kunci: Sekuritisasi, keamanan digital, kesehatan digital, Copenhagen School, e-HAC, PeduliLindungi, SATUSEHAT.