Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi Indonesia dan Kolombia dalam merespons kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit pada periode 2019-2022. RED II yang diadopsi pada 2018 mengklasifikasikan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan tidak langsung (high ILUC-risk), sehingga membatasi penggunaannya secara bertahap hingga fase-out pada 2030. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan data sekunder dari dokumen resmi, laporan kebijakan, dan literatur terkait. Analisis dilakukan melalui paradigma neoliberalisme institusional dan teori ketergantungan untuk menjelaskan dinamika diplomasi perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi strategi konfrontatif melalui litigasi multilateral di WTO (kasus DS593) dan koalisi Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk menantang diskriminasi, sementara Kolombia menerapkan pendekatan kooperatif-adaptif melalui dialog bilateral, sertifikasi keberlanjutan, dan integrasi kebijakan transisi energi domestik. Secara teoretis, neoliberalisme institusional menjelaskan pemanfaatan institusi untuk absolute gains. Temuan ini menegaskan bahwa negara berkembang dapat menavigasi tekanan regulasi lingkungan global melalui kombinasi litigasi dan adaptasi normatif.

Kata Kunci: RED II, Minyak Kelapa Sawit, Uni Eropa, Indonesia, Kolombia.