Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang menempatkan lembaga ini pada peringkat 10 dari 11 lembaga negara, mencerminkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap menurunnya kinerja dan etika politik sebagian anggota legislatif, dan masifnya arus informasi dan wacana publik di media sosial. Di tengah situasi tersebut, DPR RI tetap memegang peran strategis sebagai lembaga representasi rakyat dan pembentuk kebijakan publik, sehingga pengelolaan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi suatu kebutuhan dalam upaya membangun kembali citra institusional di mata masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana DPR RI membangun citra institusional melalui strategi komunikasi publik berbasis pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial Instagram. Fokus penelitian diarahkan pada pengelolaan akun resmi Instagram @dpr_ri sebagai kanal komunikasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta telaah dokumen, dan dianalisis dengan mengintegrasikan model strategi pemasaran SOSTAC (Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Action, dan Control) sebagai kerangka analisis dalam memahami perencanaan dan implementasi komunikasi politik digital DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi publik DPR RI melalui Instagram mengalami transformasi strategis yang signifikan, khususnya pada periode 2025. Transformasi ini tidak hanya tercermin pada perubahan format dan visual konten, tetapi juga pada pergeseran paradigma komunikasi kelembagaan, dari pendekatan institusional-informatif menuju pendekatan strategic public engagement yang lebih dialogis, partisipatif, dan adaptif terhadap karakteristik ekosistem media digital. Ditinjau dari perspektif SOSTAC, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI telah memiliki fondasi perencanaan komunikasi yang relatif utuh dan terstruktur, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek evaluasi serta pengukuran keterlibatan publik secara berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi DPR RI dan lembaga publik lainnya dalam merancang dan mengelola komunikasi publik berbasis media sosial yang lebih responsif dan partisipatif.

Kata kunci: DPR RI, Instagram, komunikasi publik, SOSTAC