Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dengan perspektif komunikasi politik yang memadukan dimensi hukum, politik, dan media. Sengketa pemilu tidak hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga ruang kontestasi narasi, simbol, serta opini publik yang diproduksi dan direproduksi oleh aktor politik, media, dan institusi hukum. Dengan pendekatan kualitatif interpretatif melalui studi kasus Pemilu 2019 dan 2024, penelitian ini menelaah bagaimana framing media, retorika elite, dan transparansi institusi berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilu dan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik berperan krusial dalam tiga tahapan: pra-sengketa, proses persidangan, dan pasca-putusan. Faktor dominan yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa meliputi keterbukaan informasi, narasi simbolik, komunikasi antar lembaga, serta polarisasi wacana di ruang publik digital. Penelitian ini juga menemukan praktik lawfare yang menjadikan hukum sebagai instrumen politik, sehingga menimbulkan ketegangan antara idealisme negara hukum dan realitas kekuasaan. Integrasi hukum progresif dan teori komunikasi politik menawarkan jalan tengah yang lebih deliberatif, dengan menekankan dialog, mediasi, serta literasi politik masyarakat sebagai prasyarat demokrasi yang sehat. Kontribusi penelitian ini bersifat multidisipliner: secara akademik memperkaya literatur komunikasi politik dan hukum progresif, secara praktis memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan media untuk membangun strategi komunikasi publik yang adil, transparan, dan restoratif.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Sengketa Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Hukum Progresif