Penelitian ini berjudul “Komunikasi Politik Dalam Kepemimpinan: Perbandingan Bupati Definitif Dengan Penjabat Bupati di Kabupaten Banyumas Dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2024”. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya perbedaan legitimasi yang dimiliki kedua tipe kepala daerah, yakni legitimasi politik yang diperoleh melalui pemilihan langsung dan legitimasi birokratik yang bersumber dari penunjukan pemerintah pusat. Perbedaan legitimasi tersebut dipandang berimplikasi pada dinamika komunikasi politik, hubungan dengan aktor politik daerah, serta optimalisasi kinerja pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat birokrasi, anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, wartawan lokal, dan perwakilan masyarakat, serta ditunjang dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bupati Banyumas definitif cenderung menggunakan pola komunikasi persuasif, partisipatif, dan populis dengan gaya yang cair, responsif, serta berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini didukung oleh legitimasi politik hasil pemilihan langsung yang memberikan modal sosial dan kedekatan dengan masyarakat maupun aktor politik daerah. Sementara itu, Penjabat Bupati Banyumas lebih menampilkan pola komunikasi yang formal, birokratis, dan instruktif dengan gaya komunikasi top–down yang berhati-hati, sejalan dengan legitimasi birokratik yang dimilikinya. Perbedaan legitimasi terbukti berimplikasi pada efektivitas komunikasi politik. Kontrak politik yang secara teoritis membatasi independensi kepala daerah definitif ternyata tidak signifikan memengaruhi komunikasi politik di Banyumas. Sebaliknya, keterbatasan legitimasi birokratik Penjabat Bupati lebih nyata membatasi efektivitas komunikasi, terutama dalam membangun konsensus dengan aktor politik daerah. Dengan demikian, legitimasi politik relatif lebih adaptif dalam menciptakan komunikasi politik yang partisipatif dan mendukung optimalisasi pembangunan daerah, sedangkan legitimasi birokratik lebih berfungsi untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, tetapi kurang efektif dalam menciptakan resonansi politik lokal.
Kata kunci: komunikasi politik, legitimasi politik, legitimasi birokratik, kepemimpinan daerah, Banyumas.