Penelitian ini membahas kepemimpinan perempuan dalam ranah komunikasi politik pada proses penyusunan kebijakan inklusi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana anggota legislatif perempuan menjalankan peran komunikatif, strategi kepemimpinan, serta dinamika yang dihadapi dalam memperjuangkan isu-isu inklusif, khususnya yang berkaitan dengan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan minoritas sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelusuri pengalaman politik perempuan legislatif melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Analisis dilakukan untuk menggambarkan bentuk kepemimpinan, kesadaran gender (gender consciousness), serta pola komunikasi politik yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di DPRD DKI Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh struktur politik, budaya patriarki, dan kepentingan partai. Temuan utama penelitian ini adalah: (1) perempuan legislatif memiliki kapasitas bertindak (capacity to act) dengan mendorong agenda inklusi melalui komunikasi berbasis empati dan dialogis; (2) mereka mampu mengendalikan kepentingan kelompok dengan mengutamakan kepentingan publik; (3) kapasitas untuk memengaruhi pihak lain dijalankan melalui jejaring politik, advokasi, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil; dan (4) dalam situasi tertentu, perempuan legislatif menunjukkan kemauan untuk mengambil sikap tegas dalam memperjuangkan hak kelompok marginal. Kepemimpinan perempuan dalam komunikasi politik di DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadi instrumen penting bagi lahirnya kebijakan inklusif. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kombinasi antara kesadaran gender, keterampilan komunikasi politik, dan strategi kepemimpinan yang adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian politik gender di Indonesia sekaligus menjadi referensi praktis bagi penguatan peran perempuan dalam lembaga legislatif.

Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, Komunikasi Politik, Kebijakan Inklusi, DPRD DKI Jakarta.
Daftar Pustaka : (109) (2000-2025)