Latar Belakang: Digitalisasi pemerintahan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan layanan publik. DJP meluncurkan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan baru sejak 1 Januari 2025 guna memudahkan layanan wajib pajak. Namun, implementasinya menimbulkan berbagai kendala teknis yang merugikan wajib pajak, memicu keluhan dan pemberitaan negatif yang menurunkan kepercayaan publik dan meningkatkan ketidakpuasan, sehingga berpotensi memperpanjang krisis kepercayaan bila tidak ditangani dengan strategi komunikasi yang efektif. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen komunikasi krisis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengatasi permasalahan implementasi sistem administrasi perpajakan baru yaitu Coretax. Metodologi Penelitian: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap satu key informan utama dan tiga informan triangulasi dari kalangan praktisi, akademisi, dan media untuk kebasahan data. Hasil Penelitian: Temuan penelitian menunjukkan bahwa krisis Coretax tidak hanya bersumber dari gangguan teknis, tetapi juga dari kegagalan komunikasi publik di seluruh tahapan krisis meliputi pre-crisis, saat crisis, dan post-crisis. Meskipun DJP telah memiliki struktur formal yang diatur dalam SE-17/PJ/2017 dan strategi komunikasi, implementasinya dinilai belum memadai dalam membangun komunikasi yang partisipatif, responsif, dan empatik. Berdasarkan teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT), strategi yang digunakan DJP termasuk kategori diminish dan justification, namun tidak mampu sepenuhnya meredam krisis reputasi karena lemahnya pelibatan publik dan keterlambatan respons komunikasi. Kesimpulan: Penelitian ini merekomendasikan pentingnya integrasi antara pendekatan teknokratik dan komunikasi publik yang humanistik, inklusif, dan berbasis risiko dalam transformasi kebijakan digital di sektor publik.

Kata Kunci : Coretax, Komunikasi Krisis, Kepercayaan Publik