Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pascapenetapan kebijakan moratorium reklamasi Pantai Utara Jakarta pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan (2017–2022). Kebijakan moratorium ini muncul sebagai respon atas kontroversi reklamasi yang menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan politik. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pemerintah mengemas pesan kebijakan, memilih media komunikasi, serta membangun narasi untuk membentuk opini publik, sekaligus menelaah respons masyarakat, khususnya nelayan tradisional dan kelompok masyarakat sipil. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus dan paradigma post-positivisme interpretatif-konstruktif. Analisis menggunakan teori strategi komunikasi (Lasswell, Middleton, Cangara, Effendy, Arifin), teori public relations (Cutlip & Center, Grunig & Hunt), serta teori opini publik (Walter Lippmann, Elisabeth Noelle-Neumann, Herbert Blumer, Carroll J. Glynn.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah berorientasi pada strategi simbolik, di mana moratorium dikemas sebagai janji politik dan simbol keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat pesisir. Pada saat yang sama, praktik komunikasi bersifat strategis, menggunakan beragam saluran media massa dan digital untuk menjangkau publik luas, meskipun konsistensinya sering terkendala oleh resistensi birokrasi dan perbedaan tafsir antar-SKPD. Dari perspektif opini publik, kebijakan moratorium menimbulkan persepsi yang beragam: ada yang melihatnya sebagai langkah positif, sementara sebagian lain menilai inkonsisten karena reklamasi pada beberapa pulau tetap berjalan. Kesimpulannya, strategi komunikasi Pemerintah DKI Jakarta dalam kebijakan moratorium reklamasi memiliki dimensi strategis sekaligus simbolik. Dimensi ini berpengaruh pada pembentukan opini publik, legitimasi kebijakan, dan dinamika tata ruang di Jakarta. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara komunikasi strategis, simbol politik, dan pengelolaan opini publik dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik yang kontroversial.

Kata Kunci: strategi komunikasi, komunikasi simbolik, opini publik, public relations, reklamasi, moratorium