Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tumpang tindih wewenang di laut Indonesia terhadap efektivitas penjagaan laut. Topik yang dibahas berfokus pada adanya tumpang tindih wewenang dalam sistem penjagaan laut Indonesia, yang dinilai penting mengingat semakin banyaknya ancaman di laut kedepannya. Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan teori keamanan maritim dari bukunya G. Till (2018) yang berjudul "Seapower: A Guide for the Twenty-First Century". Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menyeleksi, dan merekam data dari berbagai sumber online, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. Data yang diperoleh, seperti jumlah operasi patroli, jumlah insiden pelanggaran hukum laut, serta data keterlibatan institusi dalam operasi bersama, akan diolah untuk menggambarkan tren dan pola yang berkaitan dengan koordinasi atau tumpang tindih wewenang. Statistik deskriptif digunakan untuk menyederhanakan data kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukannya kasus tumpang tindih wewenang di laut Indonesia yang disebabkan oleh banyaknya institusi yang berwenang di laut dan ketidakjelasan hukum yang mengatur. sehingga terciptanya ego sectoral yang mengakibatkan ketidakefektivan penjagaan di laut maka hal tersebut sering merugikan negara di berbagai sektor. Temuan ini memberikan implikasi penting terhadap lemahnya sistem penjagaan laut Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyadarkan semua golongan betapa pentingnya sistem keamanan laut yang baik dengan menyarankan reformasi kelembagaan dan pembentukan sistem maritim terpadu yang tidak hanya mengatur pembagian peran, tetapi juga membangun kultur kerja sama antar lembaga.

Kata Kunci: Tumpang Tindih Wewenang, Penjagaan Laut Indonesia, Keamanan Maritim, Reformasi Kelembagaan, Sistem Maritim Terpadu.