Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Duty of Care dalam diplomasi perlindungan yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja pada periode 2020–2023. Topik yang dibahas berfokus pada peran dan mekanisme operasional diplomasi Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan tanggung jawab Duty of Care kepada PMI di Kamboja, yang dinilai penting mengingat tingginya kasus penipuan daring dan tindak kejahatan perdagangan orang (TPPO) yang menimpa PMI di kawasan tersebut. Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teori Duty of Care. Data dikumpulkan melalui studi dokumen kebijakan (Permenlu, Laporan KBRI Phnom Penh), wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Kemenlu, serta observasi partisipatif terhadap proses pemulangan darurat, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah menerapkan berbagai mekanisme Duty of Care, seperti pendirian hotline konsuler, pendampingan lapangan, kerjasama lintas lembaga, dan prosedur repatriasi darurat, namun masih terdapat kendala dalam koordinasi internal, alokasi sumber daya, dan sosialisasi kebijakan. Temuan ini memberikan implikasi penting terhadap penajaman kebijakan perlindungan PMI, peningkatan kapasitas institusional, dan pengembangan standar operasional prosedur yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang hubungan internasional dan studi migrasi dengan menyarankan penguatan kerangka regulasi Duty of Care, pelatihan sumber daya manusia diplomatik, dan evaluasi berkelanjutan atas mekanisme perlindungan.

Kata Kunci: Duty of Care, Diplomasi Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Kamboja, Kementerian Luar Negeri.