Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diskursus implementasi norma antara General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan PACTE Law di Prancis dalam pengaturan teknologi blockchain. Topik ini dinilai penting karena perkembangan blockchain menantang kerangka hukum tradisional, khususnya dalam hal perlindungan data dan inovasi ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis hukum, memanfaatkan sumber berupa regulasi, dokumen resmi Uni Eropa dan Prancis, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Historical Institutionalism (HI) dan Rational Choice Institutionalism (RCI). HI digunakan untuk menelusuri pengaruh historis, path dependency, dan tekanan normatif kelembagaan Uni Eropa terhadap kebijakan domestik, sementara RCI menjelaskan kalkulasi strategis Prancis dalam merancang PACTE Law untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi supranasional dan kepentingan nasional dalam inovasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDPR dan PACTE Law memiliki titik harmonisasi, terutama dalam upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi, namun juga terdapat potensi tumpang tindih dan konflik yurisdiksi. Temuan ini menegaskan bahwa harmonisasi GDPR dan PACTE Law bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga bagian dari diskursus normatif mengenai bagaimana hak privasi, kepastian hukum, dan inovasi digital dinegosiasikan dalam kerangka regulasi blockchain. Penelitian ini berkontribusi pada kajian hukum dan hubungan internasional dengan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kerangka regulasi lintas yurisdiksi.

Kata Kunci: GDPR, PACTE Law, blockchain, perlindungan data, harmonisasi regulasi