Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Balance of Threat Jepang di kawasan Indo-Pasifik periode 2021–2024 melalui implementasi kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dari Tiongkok. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AS menjadi mitra strategis utama, dengan penguatan aliansi melalui forum “2+2” (Security Consultative Committee), kerja sama pertahanan, modernisasi sistem senjata, latihan militer gabungan, dan koordinasi dalam isu keamanan maritim. FOIP berperan sebagai kerangka operasional yang memastikan kebebasan navigasi dan menjadi sarana penolakan terhadap klaim maritim sepihak Tiongkok, sekaligus memperkuat komitmen keamanan kolektif di kawasan. Jepang memandang kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman yang memenuhi indikator Balance of Threat berupa kekuatan agregat, kedekatan geografis, kapabilitas ofensif, dan niat agresif, sehingga diperlukan langkah penyeimbangan yang terstruktur. Selain mempererat hubungan dengan AS, Jepang juga menjalin kemitraan strategis dengan India, Australia, Inggris, dan Prancis untuk memperluas jejaring penyeimbang serta mengurangi ketergantungan pada satu mitra. Pendekatan yang digunakan bersifat defensif dan kolaboratif, menekankan supremasi hukum internasional, kerja sama inklusif, serta pengintegrasian isu keamanan non-tradisional seperti perubahan iklim, keamanan maritim, dan pembangunan berkelanjutan. FOIP tidak hanya menjadi visi normatif, tetapi juga instrumen konkret yang menggabungkan diplomasi, kerja sama pertahanan, dan kemitraan multilateral guna menjaga stabilitas kawasan, mempertahankan keterbukaan jalur perdagangan internasional, serta membentuk tatanan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan berbasis aturan tanpa memicu konfrontasi langsung.
Kata kunci: Jepang, AS, Balance of Threat, FOIP, Tiongkok.