Penelitian ini menganalisis proses pelokalan norma Women, Peace, and Security (WPS) ke dalam kebijakan nasional Indonesia melalui studi kasus implementasi norma tersebut dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap para aktor kunci. Menggunakan kerangka teori pelokalan norma dari Amitav Acharya (2004), penelitian ini mengeksplorasi peran aktor lokal, khususnya jaringan Working Group on Women and Preventing/Countering Violent Extremism (WGWC), dalam membingkai ulang, menegosiasikan, dan menginstitusionalisasikan norma global agar sesuai dengan konteks sosial-politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelokalan norma WPS di Indonesia berlangsung dalam bentuk pelokalan parsial. Beberapa pilar utama WPS, seperti perlindungan, partisipasi, dan pencegahan kekerasan berbasis gender, berhasil diintegrasikan ke dalam RAN PE melalui strategi advokasi, dialog multisektor, dan penggunaan narasi lokal. WGWC berperan sebagai norm entrepreneur yang memfasilitasi penyesuaian nilai-nilai global ke dalam praktik lokal melalui program seperti Desa Tangguh, reintegrasi sosial, pembentukan Pokja Tematis PUG, serta produksi dan distribusi pengetahuan berbasis komunitas. Namun demikian, proses ini masih menghadapi tantangan seperti resistensi simbolik dari birokrasi, pemahaman yang terbatas terhadap isu gender, serta kapasitas kelembagaan yang belum merata di tingkat nasional dan daerah. Meskipun belum mencapai tahap internalisasi penuh, proses pelokalan norma WPS telah membuka ruang baru bagi kebijakan keamanan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan PUG, pelembagaan sistem monitoring berbasis dampak, serta penguatan koalisi masyarakat sipil sebagai prasyarat untuk menjamin keberlanjutan pelokalan norma WPS di Indonesia.

Kata kunci: Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, pelokalan norma, RAN PE, WGWC, gender, kebijakan keamanan, P/CVE, Indonesia.