Penelitian yang membahas interaksi Indonesia dengan FATF kebanyakan menggunakan pendekatan rezim internasional yang menekankan pada power-based, sehingga cenderung tidak memberikan ruang yang memadai terhadap peran dan keterlibatan aktor-aktor domestik. Pembahasan dimaksud sebagian besar hanya bertumpu pada pertanyaan mengapa suatu negara cenderung tunduk terhadap Rekomendasi 40 sebagai standar global dalam rezim APU, PPT, dan PPPSPM. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis peran PPATK dalam mendorong keanggotaan penuh Indonesia di FATF di tengah interaksi aktor domestik yang kompleks. Dengan menggunakan teori politik domestik James D. Fearon (1998), penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh FATF dipengaruhi oleh keberadaan PPATK sebagai focal point rezim APU, PPT, dan PPPSPM Indonesia dengan tiga peran utama: (1) sebagai bagian dari non-unitary state representation, di mana PPATK berperan mengelola koordinasi antar kementerian/lembaga terkait; (2) menekan sub-optimalitas kebijakan luar negeri dengan mengidentifikasi kelemahan dalam pemenuhan rekomendasi FATF; dan (3) melakukan evaluasi normatif untuk meyakinkan pemangku kepentingan tentang manfaat keanggotaan penuh FATF bagi kepentingan nasional. Penelitian ini mempertegas premis bahwa hanya aktor domestiklah yang berkemampuan dalam menentukan preferensi dan tindakan suatu negara.
Kata-kata kunci : FATF, PPATK, aktor domestik, rezim APU, PPT, dan PPPSPM.
Jumlah Pustaka : 100 (1996 – 2025)