Penelitian ini mengkaji bagaimana Tiongkok berupaya menginternasionalkan Yuan Digital sebagai pilihan mata uang alternatif dalam transaksi perdagangan di kawasan Asia Tenggara selama periode 2021–2024. Fokus utamanya terletak pada strategi yang digunakan Tiongkok untuk mendorong penggunaan Yuan Digital di tengah dominasi Dolar AS dalam sistem keuangan global, serta bagaimana negara-negara Asia Tenggara merespons langkah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan lembaga internasional, publikasi resmi pemerintah, serta artikel ilmiah. Secara teoretis, kajian ini mengacu pada teori Ekonomi Politik Internasional dari Robert Gilpin (2001) yang membahas interaksi antara kepentingan negara dan dinamika pasar global, serta kerangka diplomasi ekonomi dari Okano-Heijmans (2011) yang menjelaskan pemanfaatan instrumen ekonomi dalam pencapaian tujuan politik luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi Yuan merupakan bagian dari strategi jangka panjang Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya dalam sistem keuangan internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif seperti m-CBDC Bridge menjadi instrumen penting dalam mendorong penggunaan lintas batas Yuan Digital. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura relatif terbuka terhadap inisiatif ini, sedangkan Indonesia dan Filipina masih menunjukkan sikap hati-hati karena mempertimbangkan aspek kedaulatan moneter dan potensi risiko geopolitik. Yuan Digital dipandang memiliki peluang untuk mempercepat proses transaksi lintas negara dan mengurangi dominasi Dolar AS. Namun demikian, upaya internasionalisasi ini tetap menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan kompatibilitas teknologi, kerangka regulasi internasional, dan tingkat kepercayaan global terhadap Yuan Digital.

Kata Kunci: Yuan Digital, Internasionalisasi, Asia Tenggara, Perdagangan Internasional, Ekonomi Politik Internasional, Diplomasi Ekonomi.