Penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan International Labour Organization (ILO) dalam menekan jumlah pekerja anak usia 10–15 tahun di Indonesia selama periode 2019–2021. Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO dan memiliki berbagai regulasi nasional terkait perlindungan anak, praktik pekerja anak masih marak terjadi, terutama di sektor informal seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, termasuk kendala struktural, akses pendidikan, budaya, ekonomi, serta dampak pandemi Covid-19. Analisis data dilakukan melalui studi dokumen, laporan resmi, dan literatur relevan, dengan menggunakan teori Liberalisme yang menekankan pentingnya kerja sama internasional, peran negara dalam regulasi yang efektif, dan interaksi mekanisme pasar dengan perilaku masyarakat dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi kebijakan ILO meliputi keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, biaya pendidikan yang tinggi, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak, serta praktik pekerja anak yang masih diminati pengusaha karena murah dan fleksibel. Di sisi lain, kerja sama global melalui ILO, UNICEF, agenda SDGs, serta kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan LSM telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat perlindungan anak, meskipun pengawasan dan distribusi program masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi holistik yang menggabungkan regulasi, pendidikan, dukungan ekonomi keluarga, dan advokasi berbasis komunitas agar upaya penghapusan pekerja anak dapat berjalan lebih efektif dan
berkelanjutan.

Kata Kunci: Pekerja anak, implementasi kebijakan, ILO, Liberalisme, perlindungan anak, Indonesia