Joint Statement Initiatives (JSI) on e-commerce World Trade Organization (WTO) yang selanjutnya disebut sebagai JSI on e-commerce WTO merupakan inisiatif pertemuan plurilateral yang membahas isu ekonomi digital dan perdagangan elektronik atau dikenal juga dengan istilah e-commerce. Sejak tahun 2019 hingga 2024, JSI on e-commerce WTO melakukan perundingan Agreement on Electronic Commerce yang berisi aturan dasar tentang e-commerce pada ruang lingkup internasional. Salah satu artikel yang dirundingkan adalah artikel kriptografi. Penelitian ini menganalisis posisi Indonesia terhadap artikel kriptografi dalam perundingan JSI on e-commerce WTO untuk periode perundingan tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan teori neorealisme, konsep kepentingan nasional dan konsep two-level games untuk memahami bagaimana Indonesia merumuskan posisi terhadap artikel kriptografi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional hingga mengupayakan kepentingan nasional tersebut pada proses perundingan di WTO. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan studi pustaka. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa posisi Indonesia dalam perundingan Artikel Kriptografi pada JSI on e-commerce WTO Tahun 2024 mencerminkan prinsip neorealisme defensif yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan negara di tengah sistem internasional yang anarkis. Artikel kriptografi menjadi salah satu isu strategis karena kriptografi merupakan elemen kunci dalam pengamanan informasi termasuk dalam lingkup e-commerce, perlindungan data nasional, dan pelindungan terhadap infrastruktur informasi vital yang berpengaruh pada keamanan nasional. Indonesia mengambil posisi yang berhati-hati dan selektif dalam merespons tekanan liberalisasi berupa kesepakatan e-commerce internasional yang disuarakan oleh sebagian negara maju dalam perundingan JSI on e-commerce WTO. Indonesia juga menekankan perlunya pengecualian yang jelas terhadap ketentuan pengaturan yang membatasi hak negara untuk membuat kebijakan dan melakukan kontrol terhadap produk TIK yang mengandung fungsi kriptografi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai kepentingan nasional terkait kriptografi.
Kata kunci : JSI on e-commerce WTO, neorealisme, kepentingan nasional, kriptografi
Daftar Pustaka: 66 sumber, 1979 s.d 2024