Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi Indonesia dalam rezim internasional Paris Agreementserta implementasinya melalui kebijakan kendaraan listrik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter terhadap sumber data sekunder, penelitian ini menelaah dokumen resmi seperti Nationally Determined Contributions (NDC), laporan Biennial Update Report (BUR), Perpres No. 55 Tahun 2019 dan Perpres No. 79 Tahun 2023 serta berbagai dokumen kebijakan domestik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi sebagai rule-taker aktif tetapi selektif: secara formal tunduk pada norma Paris Agreement melalui ratifikasi, penyampaian enhance NDC, dan pelaporan transparansi, namun menerjemahkannya sesuai kepentingan pembangunan nasional. Kebijakan kendaraan listrik telah diintegrasikan ke target mitigasi emisi sektor transportasi dan peta jalan energi, tetapi implementasinya lebih menonjolkan agenda industrialisasi, hilirisasi nikel dan penarikan investasi asing. Evaluasi melalui kerangka just transition mengungkap adanya ketimpangan distribusi manfaat, minimnya partisipasi publik, serta dampak sosial-lingkungan terhadap komunitas lokal di wilayah tambang. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas Paris Agreement tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh penerjemahan norma global menjadi kebijakan domestik yang adil dan inklusif. Temuan ini menyoroti perlunya perhatian lebih lanjut terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan dalam kebijakan transisi energi Indonesia.
Kata Kunci: Kendaraan Listrik, Just Transition, Nikel, Paris Agreement, Rezim Internasional