Isu hak asasi manusia di Papua mendapatkan perhatian pada komunitas internasional setelah dibahas dan diperdebatkan oleh negara-negara dari Melanesia dan Pasifik. Tesis ini mengungkap aktor yang telah berperan signikan bagi solidaritas internasional terkait masalah hak asasi manusia di Papua. Pertama, peran United Liberation Movement for West Papua (UPMWP) dan Vanuatu dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak asasi manusia Papua di komunitas internasional. Dukungan dan advokasi terhadap Papua oleh aktor negara, diteliti melalui studi kasus ULMWP, organisasi politik representasi Papua, yang punya relasi kuat dengan negara Vanuatu, pendiri dan anggota Melasia Spearhead Group (MSG). Kedua, sikap dan reaksi Pemerintah Indonesia terkait upaya-upaya ULMWP dan Vanuatu yang memperjuangkan pengakuan masalah hak-hak asasi manusia di komunitas internasional. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, menggunakan data-data berbasis dokumen, berupa pernyataan dan komunike. Data-data kualitatif itu dianalis dengan pendekatan teori Axel Honneth terkait “perjuangan mendapatkan pengakuan” (struggle for recognition), yang dalam hubungan internasional, menyelidiki pola-pola struktur dan relasi pengakuan antar aktor negara dan non-negara. Dengan menggunakan teori pengakuan Honneth, analis relasi dan struktur
pengakuan antar aktor, ULMWP dan anggota MSG menunjukkan saling mengakui (mutual recognition) sebagai bangsa Melanesia, yang memegang prinsip dan nilai masyarakat Melanesia, yaitu hak-hak asasi manusia, termasuk hak penentuan nasib sendiri. Nilai Melanesia ini menjadi fondasi membangun relasi ke negara-negara di Pacific Islands Forum (PIF), lalu terbentuklah aliansi untuk menyuarakan Papua, terkait pelanggaran hak asasi manusia dan situasi konflik ke komunitas internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pendekatan bentuk pengakuan Honneth menemukan adanya perjuangan mendapatkan pengakuan, ditemukan adanya penolakan terhadap masalah hak asasi manusia Papua oleh Pemerintah Indonesia secara agresif dan frontal, melalui narasi-narasi pembenaran dan penerapan kebijakan politik ekonomi, terutama dengan anggota MSG. “Denial of recognition” itu berdampak buruk bagi orang-orang Papua, sebagai akibat implementasi penolakan di masyarakat melalui pendekatan keamanan. Respon negatif itu memicu eskalasi konflik dan kekerasan terhadap orang-orang Papua.
Kata Kunci: Papua; hak asasi manusia; pengakuan; gerakan kemerdekaan; Melanesia; Pasifik; komunitas internasional