Krisis Rohingya 2016-2017 menjadi panggung bagi perbedaan framing media mainstream Indonesia (Kompas.com dan Detik.com) dengan narasi resmi pemerintah dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menganalisis perbedaan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori framing Robert Entman (1993), Cascading Activation Model (Entman, 2004), konstruktivisme Wendt (1999), dan kebijakan luar negeri Neack (2018). Data dikumpulkan dengan analisis seluruh populasi berita (272 artikel dari Kompas.com dan Detik.com) yang diterbitkan pada periode puncak krisis Rohingya, antara Agustus 2016 hingga Desember 2017, dengan fokus pada pemberitaan kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa Kompas.com.com memframing Indonesia sebagai “fasilitator” diplomasi regional yang tegas terhadap pelanggaran HAM, dengan bias ideologis responsif terhadap solidaritas domestik. Sebaliknya, Detik.com selaras dengan narasi pemerintah, memframing Indonesia sebagai penyedia bantuan kemanusiaan dengan pendekatan non-konfrontasi, mencerminkan bias diplomatik yang mendukung stabilitas ASEAN. Identitas Indonesia sebagai mediator kemanusiaan terkonstruksi melalui interaksi dengan ASEAN, namun terbatas oleh norma non-intervensi, melemahkan idealisme HAM. Implikasi kebijakan menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam bantuan kemanusiaan dan reputasi regional, tetapi kegagalan menangani pelanggaran HAM Myanmar secara tegas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme HAM ASEAN dan framing media yang lebih seimbang untuk mendukung kebijakan luar negeri yang holistik.

Kata kunci: krisis Rohingya, framing media, kebijakan luar negeri, diplomasi Indonesia.