Penelitian ini menganalisis strategi manajemen komunikasi krisis yang diterapkan oleh Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus praktik pungutan liar di Rumah Tahanan KPK, menggunakan kerangka teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Humas KPK mengadopsi strategi transparansi dan keterbukaan informasi melalui pernyataan resmi, konferensi pers, dan pemanfaatan media sosial untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari spekulasi negatif. Keberhasilan strategi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan respon, konsistensi komunikasi, kolaborasi internal, dan hubungan dengan media. Namun, tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan keterbukaan informasi dengan kebutuhan menjaga integritas investigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Biro Humas KPK telah menunjukkan upaya signifikan dalam mengelola krisis, peningkatan diperlukan terutama dalam responsivitas terhadap media. Disarankan agar KPK meningkatkan sistem peringatan dini dan memperkuat hubungan media untuk meningkatkan efektivitas manajemen komunikasi krisis di masa depan.
Kata Kunci: Biro Humas KPK, Komunikasi Krisis, Kepercayaan Publik, Manajemen Krisis, Pungutan Liar