Kekayaan intelektual, terutama perlindungan merek, menjadi aset penting yang mendorong perekonomian, tetapi di Indonesia, kesadaran pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap pendaftaran merek masih rendah. Meskipun pemerintah telah menyediakan layanan tarif khusus dan pendaftaran daring, partisipasi pelaku UMK dalam pendaftaran merek masih belum meningkat signifikan. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalm meningkatkan kesadaran pelaku UMK untuk mendaftarkan merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJKI telah mengikuti sebagian besar tahapan strategi komunikasi yang diusulkan oleh Ronald D. Smith, namun terdapat kelemahan pada tahapan evaluasi, seperti dalam analisis biaya pesan dan pengukuran efektivitas kampanye. Selain itu, ada tumpang tindih antara tugas Humas DJKI dan Sub Direktorat Pemberdayaan dan Edukasi yang juga melakukan kegiatan kehumasan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami lebih dalam sebaran lokasi dan demografi pelaku UMK untuk merancang program yang lebih tepat sasaran. Meskipun DJKI berhasil mengurangi paradigma komunikasi satu arah dan fokus pada interaksi langsung melalui event, evaluasi program, terutama terkait tayangan konten dan kesadaran pasca kampanye, masih kurang optimal. Penelitian ini merekomendasikan sinergi internal antara DJKI dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lain, serta evaluasi yang lebih komprehensif. Selain itu, pemanfaatan data sensus UMK dan peningkatan penggunaan kanal media sosial dan layanan Contact Center dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program komunikasi DJKI dalam menjangkau UMK di seluruh Indonesia.
Kata kunci : Strategi Komunikasi, Humas Pemerintah, Merek, Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, Usaha Mikro dan Kecil, Kualitatif