Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang telah berlangsung lama dan menjadi perhatian global karena dampaknya yang signifikan terhadap korban, sementara para pelaku beroperasi secara terorganisir. TPPO di Indonesia dan Malaysia menjadi isu krusial mengingat Malaysia merupakan negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia karena faktor geografis dan kesamaan bahasa. Selain sebagai negara tujuan, Malaysia juga menjadi negara transit bagi pekerja migran ilegal menuju Timur Tengah akibat kebijakan moratorium pekerja migran informal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam penanganan TPPO pada periode 2013–2018, baik dalam aspek penegakan hukum bagi pelaku maupun perlindungan hak bagi korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi pustaka (desk review) serta wawancara dengan tokoh kunci di Polri dan PDRM. Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa teori, yaitu Teori Kerja Sama Internasional (International Cooperation Theory), Teori Diplomasi Lintas Negara (Transnational Diplomacy Theory), Teori Keamanan Ekonomi (Economic Security Theory), dan Teori Harmonisasi Kebijakan (Policy Harmonization Theory). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan menjadi tantangan utama dalam penanganan TPPO karena perbedaan sistem hukum yang memengaruhi perspektif aparat penegak hukum kedua negara terhadap pelaku dan korban. Faktor keamanan ekonomi menjadi pendorong utama bagi WNI untuk menjadi pekerja migran di Malaysia, baik secara prosedural maupun non prosedural. Oleh karena itu, kerja sama internasional dan diplomasi lintas negara menjadi solusi strategis dalam mengatasi TPPO. Meskipun telah banyak upaya kerja sama bilateral maupun multilateral yang dilakukan, dinamika antarpenegak hukum tetap terjadi, menimbulkan skeptisisme dari Polri terhadap PDRM. Temuan lain menunjukkan bahwa komunikasi informal yang intens antara aparat penegak hukum dapat mempercepat proses penanganan TPPO dan membangun kepercayaan antara Polri dan PDRM.

Kata kunci: kerjasama internasional, diplomasi transnasional, keamanan ekonomi, harmonisasi kebijakan, perdagangan manusia, kerjasama Indonesia-Malaysia
Jumlah Pustaka: 100