Pada KTT ASEAN ke-19 ASEAN secara resmi mendirikan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR) sebagai komitmen ASEAN akan pemajuan penanganan konflik di kawasan Asia Tenggara. ASEAN-IPR diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan dalam mekanisme penyelesaian konflik di kawasan. Tetapi, ASEAN-IPR tidak diberikan mandat politik, sehingga ruang gerak ASEAN-IPR terbatas pada fungsi penelitian saja meskipun fokus isunya terbilang politis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur berbasis kepustakaan dan internet, serta wawancara. Teori pembangunan perdamaian dan regionalisme digunakan untuk menganalisis faktor pendorong ASEAN mendirikan ASEAN IPR sebagai upaya pembangunan perdamaian di kawasan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ASEAN-IPR awalnya memiliki objektifitas untuk menjadi salah satu badan entitas ASEAN yang punya fungsi politik seperti Komisi Pembangunan Perdamaian milik PBB atau African Union Peace and Security Council (AU-PSC). Namun, setelah melewati proses pengambilan keputusan di tingkat para pemimpin ASEAN, AMS justru menyepakati agar ASEAN-IPR hanya sebagai institusi penelitian saja, keputusan tersebut tentu melenceng dari objektif awal. Sikap kehati-hatian ASEAN tersebut selanjutnya tercermin dalam pemanfaatan ASEAN-IPR saat ini yang dipandang kurang diberdayakan oleh AMS. Meskipun sudah lebih dari sepuluh tahun pendirian ASEAN-IPR, institusi ini belum banyak menghasilkan penelitian, dan masih kesulitan untuk menjalankan kontribusi yang setara (equal contribution), baik kontribusi materil maupun non materil. Fungsi dan mandat ASEAN-IPR saat ini pun hanya setara organisasi masyarakat non pemerintah, hal ini tidak berbanding lurus dengan kedudukan ASEAN yang merupakan organisasi antar pemerintah kawasan—di mana ASEAN-IPR diharapkan bisa lebih fleksibel menjalankan mandat yang ada dengan memanfaatkan jalur-jalur Top Leadership. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai pembangunan perdamaian di mana terdapat pergeseran arah dari ASEAN-IPR yang melenceng dari objektif awal sehingga terdapat ambiguitas akan kedudukan ASEAN-IPR di dalam variabel pembangunan perdamaian.

Kata Kunci: ASEAN, Pembangunan Perdamaian, Politik Regional, Asia Tenggara
Jumlah Pustaka: 109 (Tahun 2002 – 2023)