Penelitian ini menganalisis komunikasi digital dalam penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Baintelkam Polri. SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan melalui teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Social Construction of Technology (SCOT) untuk memahami peran aktor sosial dalam membentuk dan menginterpretasikan teknologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi di Baintelkam Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi digital dalam implementasi SPBE di Baintelkam Polri menghadapi tantangan, antara lain kurangnya pemahaman yang merata mengenai kebijakan dan ketergantungan pada teknologi lama. Meskipun demikian, sebagian besar aktor terkait menyadari manfaat teknologi untuk efisiensi dan transparansi. Penelitian ini juga mengidentifikasi ketimpangan akses teknologi di berbagai level organisasi, yang mempengaruhi kualitas implementasi. Kesimpulannya, meskipun SPBE memberikan dampak positif dalam efisiensi dan transparansi, tantangan sosial dan budaya, seperti resistensi terhadap perubahan dan kesenjangan akses teknologi, perlu diatasi. Diperlukan pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi antar pihak untuk memastikan implementasi SPBE berjalan efektif dan merata di seluruh organisasi.
Kata Kunci: SCOT, SPBE, teknologi komunikasi digital, Baintelkam Polri, tata kelola pemerintahan.