Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Operation Sovereign Borders (OSB) yang diterapkan oleh Australia terhadap keamanan pengungsi yang ditempatkan di pusat penahanan luar negeri, khususnya di Pulau Nauru dan Pulau Manus. Kebijakan tersebut dibentuk untuk mencegah kedatangan migran ilegal melalui laut serta menjaga kedaulatan perbatasan Australia. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap aspek keamanan manusia pengungsi. Dengan menggunakan pendekatan teori keamanan manusia, penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan Operation Sovereign Borders terhadap tujuh dimensi keamanan manusia, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan ini tidak hanya melabeli pencari suaka sebagai ancaman nasional, tetapi juga menimbulkan dampak dehumanisasi melalui wacana sekuritisasi yang mengesampingkan hak asasi mereka. Selain itu, penempatan pengungsi di pusat penahanan luar negeri menggambarkan relasi neokolonial antara Australia dan negara-negara kecil di kawasan Pasifik yang menjadi lokasi pusat-pusat tersebut. Di akhir penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa kebijakan Operation Sovereign Borders memperlihatkan ketidakseimbangan antara upaya menjaga kedaulatan negara dengan kewajiban melindungi keamanan manusia pengungsi.
Kata kunci: Operation Sovereign Borders, keamanan manusia, sekuritisasi, pengungsi, Australia, Neokolonialisme