Penelitian ini menganalisis upaya Pemerintah India dalam mengatasi perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak pada periode 2017-2020. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mendalami kebijakan, program, dan kolaborasi yang dilakukan pemerintah India, termasuk peran aktor domestik dan internasional. Melalui, pendekatan teori liberalisme penelitian ini memahami bagaimana kerja sama internasional dan institusi global mendukung langkah India dalam menangani isu ini. Kemudian, Teori good governance diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Selain itu, routine activity theory menjelaskan bagaimana pola aktivitas sosial tertentu berkontribusi pada kerentanan perempuan dan anak terhadap perdagangan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah India telah memperkuat regulasi melalui pembaruan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan serta meluncurkan program seperti “Ujjwala Scheme.” India juga aktif bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNODC dalam memberikan pelatihan kepada penegak hukum. Namun, penelitian ini menemukan adanya tantangan, seperti lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lokal, korupsi, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam penegakan hukum. Dengan demikian, disimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan, keberhasilan upaya pemerintah India memerlukan penguatan koordinasi antar aktor, peningkatan sumber daya, serta peran masyarakat sipil
dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia.
Kata Kunci: Perdagangan manusia, Perempuan dan Anak, Pemerintah India, Kebijakan Pemerintah.