Perjanjian IK-CEPA memiliki banyak manfaat dalam membangun ekonomi nasional, meningkatkan perdagangan internasional yang saling menguntungkan, serta mendorong investasi, daya saing teknologi, dan kemitraan dengan usaha kecil. Penelitian ini fokus pada dinamika negosiasi dan ratifikasi perjanjian IK-CEPA yang melibatkan berbagai aktor politik domestik termasuk kewenangan negosiasi pada Pemerintah Indonesia dan ratifikasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun pertanyaan utama penelitian ini adalah Bagaimana Dinamika Proses Ratifikasi kerjasama IK-CEPA oleh DPR RI sebagai parlemen Indonesia pada periode 2019-2022?? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif analitis yang melibatkan peneliti sebagai observer, untuk dapat menyajikan gambaran terperinci tentang situasi khusus mengenai birokrasi politik dalam ratifikasi perjanjian IK-CEPA. Secara prinsip, perjanjian ini dinilai mendukung integrasi ekonomi regional Indonesia yang sejalan dengan perspektif liberalis. DPR-RI secara aktif menjaga kepentingan nasional melalui diskusi komprehensif, transparansi, dan partisipasi publik, sehingga menjamin manfaat jangka panjang dalam menjalankan birokrasinya. Upaya kolaboratif setiap pihak yang terlibat khususnya seluruh fraksi yang ada di komisi VI DPR RI telah mengatasi tantangan, dengan menekankan keselarasan dengan undang-undang domestik. Rencana ratifikasi mematuhi ketentuan hukum, yang melibatkan banyak aktor dalam proses yang rumit dan memakan waktu untuk menyelaraskan tujuan dengan proyeksi program Indonesia. Komitmen DPR terhadap transparansi dan standar hukum menegaskan perannya dalam pembentukan perjanjian IK-CEPA.

Kata Kunci: Birokrasi, DPR RI, IK-CEPA, Indonesia, Korea Selatan