Era keterbukaan pasar membuka keran transaksi perdagangan internasional lintas negara (cross-border) semakin lebar. Tingginya jumlah impor yang masuk melalui platform e- dagang dianggap mengancam industri pemula (infant industry) di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah perlu menjaga industri UMKM dari produk asing. Salah satu kebijakan proteksionis dituangkan dalam PMK 199 Tahun 2019 yang kemudian direvisi menjadi PMK 96 Tahun 2023. Tujuan kebijakan ini adalah menjaga produk UMKM sebagai salah satu infant industry dengan menurunkan nilai ambang batas harga barang masuk.

Nasionalisme ekonomi di Indonesia terus tumbuh dalam 10 tahun terakhir. Di tengah rezim perdagangan bebas dan tarik-menarik kepentingan ekonomi politik internasional, Indonesia tetap melindungi kepentingan nasional melalui penerbitan kebijakan yang bersifat proteksionis. Berakhirnya ledakan komoditas dan upaya menjaga legitimasi politik domestik (vested interest) dengan mendukung sektor UMKM sebagai infant industry, menjadi dua hal penyebab tumbuhnya nasionalisme ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data dari sumber Pustaka maupun wawancara dengan narasumber yang merupakan pelaku dan ahli di bidangnya serta sumber sekunder seperti buku, makalah dan bahan dari sumber terbuka lainnya.

Sejalan dengan teori ekonomi politik internasional dan perspektif neorealisme, kebijakan PMK 96 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya perlindungan agar UMKM Indonesia dapat berkembang di tengah persaingan global. Bentuk proteksi yang dilakukan adalah dengan menurunkan ambang batas barang yang terkena bea masuk.

Kata Kunci: Neorealisme, Proteksionisme, Infant Industry, Ekonomi Politik