Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang dirilis Uni Eropa pada Desember 2018, terhadap negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai memiliki dampak negatif pada negara-negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia. RED II telah mengklasifikasikan minyak sawit sebagai penyebab deforestasi, selain itu terdapat kategori Indirect Land Use Change (ILUC) sebagai indikator ketika terjadi perubahan alih fungsi lahan untuk menanam tanaman penghasil bahan bakar biofuels, bioliquids dan biomass yang meningkatkan produksi karbon di daerah lahan basah dan lahan gambut, sehingga berpengaruh pada emisi gas rumah kaca. Kebijakan tersebut memicu reaksi dari pemerintah Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Tesis ini mengkaji peran dan pengaruh GAPKI pada proses kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi RED II, sebagai aktor non negara dan kelompok kepentingan yang fokus pada bidang kelapa sawit berkelanjutan, GAPKI memiliki peran, pengaruh dan berupaya untuk memasukan kepentingannya ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia khususnya dalam menghadapi RED II. Sebagai partner pemerintah Indonesia, GAPKI cukup aktif terlibat dalam diskusi, perumusan kebijakan, lobi maupun promosi keluar negeri untuk mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan. Melalui perspektif Hubungan Internasional, penelitian ini berupaya untuk menilai apa dan bagaimana
pengaruh GAPKI pada perumusan kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi RED II Uni Eropa.

Kata Kunci : Renewable Energy Directive II (RED II), GAPKI, Pemerintah Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, Uni Eropa.