Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Selandia Baru menavigasi hubungannya dengan Tiongkok pada masa Jacinda Ardern menjadi perdana menteri. Kemudian, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana Selandia Baru berupaya menyeimbangkan hubungan ekonominya dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesarnya dan masalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dengan menggunakan metodologi kualitatif serta teori neoliberalisme dan interdependensi kompleks, penelitian ini dapat melihat tantangan yang dihadapi Selandia Baru dalam menjaga kepentingan ekonominya sejalan dengan nilai-nilainya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi terikat dengan Tiongkok, Selandia Baru terus mengupayakan kebijakan luar negeri yang independen yang ditandai dengan kerjasama internasional, pemeliharaan perdamaian, dan kepatuhan terhadap aturan internasional. Namun, upaya penyeimbangan tersebut menuai kritikan terhadap pemerintahan Jacinda Ardern. Melalui penelitian ini, memberikan pemahaman bagaimana negara-negara kecil seperti Selandia Baru menavigasi hubungannya dengan negara-negara besar seperti Tiongkok sambil mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan nilai-nilai yang dianutnya.

Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri Selandia Baru, Jacinda Ardern, Ketergantungan Ekonomi, Hak Asasi Manusia, Tiongkok