Diplomasi Digital merupakan salah satu contoh dari revolusi cara mempengaruhi opini publik baik pada level nasional maupun internasional. Diplomasi digital dinilai menjadi wadah untuk melakukan debat publik tanpa terbatas oleh ruang. Namun, adanya diplomasi digital telah mengubah dominasi pengaruh dari para aktor. Kemunculan platform digital membuat aktor negara maupun non-negara memiliki peluang yang sama dalam mempengaruhi persepsi publik. Termasuk dalam pembahasan isu Papua, platform media sosial merupakan salah satu wadah dalam menginternasionalisasi isu Papua. Oleh karena itu, kemampuan para aktor untuk membentuk persepsi publik melalui media digital menjadi hal yang sangat penting. Para aktor memerlukan strategi dalam mengakomodir kepentingan masing-masing. Dalam implementasinya, diplomasi digital dapat digunakan sebagai soft power untuk mendukung pencapaian kepentingan masing- masing aktor. Penelitian ini menganalisis kegiatan diplomasi digital yang dilakukan pemerintahIndonesia maupun aktor pro-kemerdekaan Papua serta agenda yang disampaikan oleh para aktor dalam pembahasan isu Papua. Diplomasi digital aktor negara pro-Pemerintah Indonesia dalam isu Papua cenderung tidak aktif mengangkat pembahasan tentang isu aktual namun lebih sering membahas tentang kegiatan pelayanan organisasi pemerintah. Sementara aktor non-negara pro-kemerdekaan Papua juga cenderung hanya mengangkat pembahasan tentang kegiatan diplomasi dan lobi internasional yang dilakukan oleh para aktivis pro-referendum Papua dalam rangka mencari dukungan publik internasional untuk agenda kampanye pembebasan Papua. Berdasarkan penilaian efektivitas diplomasi digital, aktor pro-Pemerintah lebih unggul dari aktor pro-kemerdekaan Papua, sementara berdasarkan jumlah unggahan aktor pro-kemerdekaan Papua lebih unggul.

Kata Kunci: diplomasi digital, aktor negara, aktor non-negara, Isu Papua