Pada pemilihan umum tahun 2019 tingkat partisipasi politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden adalah 82,79 %, sedangkan tingkat partisipasi politik pada pemilihan anggota legislatif (DPR RI) hanya mencapai 73,8 %. Angka partisipasi politik pada pemilihan anggota legislatif tersebut berada di bawah target nasional 77,5 %. Merujuk pada teori bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan determinasi dari partisipasi politik, maka fakta ini melahirkan pertanyaan bagaimana strategi sosialisasi pemilihan umum dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta pada pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman akademik tentang ilmu komunikasi, khususnya strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat yang lebih luas. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara dan penelusuran dokumen relevan dalam pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dengan empat tahapan; pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum menerapkan kebijakan terpusat yang berarti KPU di tingkat pusat berfungsi sebagai regulator dan supervisor dan di tingkat daerah sebagai pelaksana. KPU DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berpedoman pada Undang-Undang tentang Pemilihan Umum serta peraturan komisi pemilihan umum tentang pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. KPU DKI Jakarta melalukan kreativitas dengan mengadakan sosialisasi dan pendidikan pemilih seperti cerdas cermat pemilu dengan segmentasi pemilih perempuan, selain itu juga dilaksanakan election run, election camp serta kursus singkat pemilu.

Kata kunci : Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat