Kekecewaan terhadap gagalnya demokrasi representatif mewujudkan cita-cita demokrasi semakin meningkat. Institusi perwakilan rakyat kehilangan makna dalam pertarungan kekuasaan, melemahnya peran lembaga legislatif berkontribusi pada ketidakpuasan publik, dan populisme menjadi jalan keluar untuk mengamplifikasi ketidakpuasaan melalui propaganda. Meski populisme dianggap sebagai penyakit bagi demokrasi, populisme hanya dapat berkembang di konteks demokrasi. Dengan definisinya yang generik dan penekanan pada dikotomi Kiri Kanan, membuat populisme sulit dipahami secara autentik, membatasi ruang penelitian terhadap fenomena populisme yang sebenarnya bisa diadopsi oleh semua gerakan politik, baik sebagai ideologi, model komunikasi politik atau sekedar menjadi gaya komunikasi saja. Meski sentralitas kerakyatan, demonisasi elit, dan hubungan antagonistik keduanya adalah elemen utama untuk mendefinisikan populisme, studi terhadap populisme harus dibuka pada wilayah-wilayah yang belum tersentuh, seperti civil society. Inilah tujuan dari penelitian ini: untuk mengeksplorasi fenomena populisme pada civil society di Indonesia. Studi ini dilakukan melalui content dan critical discourse analysis terhadap siaran pers empat civil society organizations (CSOs) yaitu Kontras, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Walhi dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pada dasarnya civil society dianggap sebagai benteng terakhir demokrasi, tetapi penelitian ini menemukan, civil society sudah Indonesia memenuhi kriteria untuk disebut populis. Gerakan civil society melalui komunikasi politiknya mengglorifikasi prinsip kerakyatan, dan mendemonisasi elit yang “korup”, dan membuat hubungan keduanya detrimental tanpa kompromi. Secara paradoks tidak ditemukan empat elemen penting yaitu subjektifikasi terhadap kekuasaan; pemimpin karismatik; dorongan ideologis yang kuat, dan; dukungan massa, yang biasanya menjadi daya gerak populisme. Fenomena ini disebut sebagai sub-populisme, jenis baru populisme di mana civil society mengadopsi prinsip-prinsip populisme dalam gerakan politiknya dan meradikalisasi posisi politiknya, meskipun tidak untuk meraih kekuasaan dengan mengakumulasi basis massa permanen untuk mencapai tujuan kerakyatannya. Ketika civil society bergerak pada sub- sistem populisme ini, justru akan memaksa gerakan tersebut memelihara antagonisme yang destruktif antara rakyat dan elit demi eksitensi gerakannya, serta kontraproduktif dengan tujuan-tujuan civil society untuk menjaga dan memelihara demokrasi.

Kata Kunci: populisme, kekuasaan, hegemoni, rakyat, antagonisme, civil society, elit, sub- populisme.