Pola Komunikasi Organisasi Pemerintahan (Studi Kasus pada Call Center 198 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))
Komunikasi menjadi alat yang sangat penting dalam sebuah kehidupan, terutama didalam sebuah organisasi. Komunikasi di dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan oleh seluruh anggotanya demi mencapai tujuan bersama. Salah satu organisasi yang ingin mencapai tujuan bersama adalah lembaga pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu di dalamnya terdapat banyak bagian-bagiannya. Bagian itu salah satunya adalah call center 198 Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan KPK 198. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pola komunikasi yang diterapkan oleh seluruh anggota call center 198 Komisi Pemberantasan Korupsi dan apakah memang ada hambatan-hambatan yang terjadi selama ini di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dan analitis dan menjelaskan pola komunikasi yang diterapkan berserta hambatan-hambatannya. Akhirnya ditemukan bahwa pola komunikasi organisasi yang diterapkan dibagi menjadi empat. Pola komunikasi keatas, pola komunikasi kebawah, pola komunikasi horisontal, dan pola komunikasi lintas saluran. Adapun hambatan yang terjadi dibagi menjadi dua. Hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan-hambatan yang terjadi pun melahirnya dampak- dampak tertentu. Salah satunya kinerja yang menjadi melambat karena perputaran komunikasi yang terjadi terhambat sehingga menimbulkan kelambatan didalam penanganan pelayanan yang diberikan oleh call center 198 Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kata kunci: Pola Komunikasi, Komunikasi Organisasi, Call Center, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kata kunci: Pola Komunikasi, Komunikasi Organisasi, Call Center, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Fajar Harits Santoso - Personal Name
221121047 - Fajar Harits Santoso
Tesis PMK
Indonesia
Universitas Paramadina
2023
Jakarta
LOADING LIST...
LOADING LIST...