UU Cipta Kerja menjadi salah satu kebijakan kontroversial dengan aksi penolakan masif yang datang dari berbagai kelompok masyarakat. Sasaran kritik utama diarahkan pada pasal-pasal terkait tenaga kerja dan kecurigaan peran oligarki dalam proses perumusannya. Penelitian ini sendiri berupaya menelaah suara penolakan di media sosial Twitter relasinya dengan praktik demokrasi digital di Indonesia. Yakni ihwal pengawasan publik terhadap proses penerbitan UU Cipta Kerja yang dinilai anomali. Penelitian dijalankan dengan metode campuran (mixed method) menggunakan data kicauan Twitter pada periode Mei hingga Oktober 2022 yang difilter menggunakan kata kunci spesifik secara otomatis dengan sistem analisis media sosial, Intellegence Socio Analytica (ISA) milik PT Indonesia Indicator. Berdasarkan ekstraksi 9.342.222 data, dipilih seratus kicauan teratas dengan engagement tinggi dan relevan dengan UU Cipta Kerja. Ekstraksi data menggunakan teknik multistage analysis pada Reflexive Thematic Analysis (RTA) Braun and Clarke (2022) dan menghasilkan 19 initial themes. Tema-tema awal kembali dikerucutkan ke dalam 10 tema teratas berdasarkan tingkat share > 900 kali dibagikan. Pada pengembangan tema, diperoleh tiga tema utama yakni Aksi Demo Tolak Omnibus Law, UU Cipta Kerja Inkonstitusional, dan Wacana Oligarki. Ketiga tema tersebut menjadi argumen utama penolakan yang sekaligus mendasari hadirnya pengadilan publik, yang dalam kacamata Jeremy Bentham masuk ke dalam kategori panopticon keempat (Constitutional Code), yakni Public Opinion Tribunal. Paradoks yang kemudian muncul adalah kendati anomali UU Cipta Kerja muncul ke permukaan dan menggerakkan warganet lain untuk menyebarluaskannya di dalam jejaring Twitter, namun belum mampu membuka ruang diskusi yang deliberatif. Hal ini terlihat dari disahkannya Perppu Cipta Kerja yang disinyalir sebagai bentuk baru dari UU Cipta Kerja.

Kata Kunci : Demokrasi Digital, Panopticon, Public Opinion Tribunal, UU Cipta Kerja, Omnibus Law