Meskipun banyak upaya untuk melawan perdagangan obat terlarang dari Segitiga Emas dan Bulan Sabit Emas atau banyak negara menjadi kota transit bagi mereka. Indonesia masih menjadi pasar teratas rantai pasokan obat-obatan terlarang. Dengan demikian, untuk melawan ancaman obat-obatan terlarang, masalah ini tidak dapat diselesaikan sebagai negara berdaulat saja karena masalah ini dapat berkembang menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan. Dengan bergabung dengan anggota regional ASEAN, keamanan Asia Pasifik dan internasional menjadi solusi terbaik karena Indonesia cenderung memiliki banyak kelemahan sebagai negara kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan Indonesia dan kerjasama dengan negara lain yang menghadapi ancaman yang sama akan lebih berguna daripada mengatasi sendiri terkait kejahatan transnasional terorganisir. Untuk mengawal rencana strategis Indonesia dalam pencegahan dan penanganan narkoba abad ke-21, kerjasama bersama antara Penegak Hukum, Komisi Narkoba, dan lainnya yang secara virtual dilakukan secara nasional, bilateral, multilateral, regional dan internasional. Semenjak kerjasama ini berlangsung, banyak obat-obatan terlarang yang berhasil ditawan, dipidana dan disita saat pandemi melanda sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini. Penemuan obat terlarang yang meningkat terpicu oleh Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sistem internasional menjadi anarkis. Terkait situasi anarki, pengelolaan perbatasan tidak cukup untuk menjaga negara, harus ada inisiasi lain seperti hasilnya upaya kerja sama untuk mengontrol pengiriman lintas batas yang akan menuntaskan setiap jaringan internasional sebagai masalah bersama untuk menghadapi penyelundupan narkoba di abad ke-21 dan masa pandemi COVID-19 yang telah berkembang.