Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja ke beberapa negara di Asia, terutama di wilayah Kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerjasama ekonomi ketenagakerjaan melalui jalur kerjasama migrasi tenaga kerja secara bilateral antara Indonesia dan Jepang. Latar belakang dari riset ini adalah kebutuhan negara Jepang yang memerlukan tenaga kerja produktif usia muda tenaga kerja di sektor formal seperti pemagang (trainee), perawat rumah sakit (nurse), perawat lansia (careworker), dan tenaga kerja khusus (Specipied Skill Worker/SSW) yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam kerjasma kedua negara. Kerjasama migrasi tenaga kerja antara Indonesia dan Jepang dilaksanakan melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus untuk memaksimalkan peningkatan kerjasama dalam pengerahan tenaga kerja migran sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Upaya perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia melalui praktik diplomasi dalam pemenuhan konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dalam dinamika polarisasi kepentingan anatara negara pengirim dan penerima. Metode yang digunakan dari penelitian ini analisa kualitatif data yang diperoleh adalah data primer dari hasil wawancara narasumber dari instansi pemerintah terkait penelitian ini dan data sekunder diperoleh dari kajian studi pustaka yang diteliti oleh penulis sendiri.

Kata kunci: Kerjasama Bilateral, Migrasi Tenaga Kerja, Peraturan Perundangundangan, Hak Asasi Manusia (HAM), Pekerja Migran Indonesia (PMI), Negara Pengirim dan Penerima.