Dalam satu dekade terakhir, Tiongkok semakin sering menggunakan diplomasi koersif dan aksi provokasi dalam upaya ekspansi hegemoni di kawasan. Namun disisi lain, Tiongkok menggunakan diplomasi melalui Belt and Road Initiative (BRI) yang telah menjadi ujung tombak dalam strategi politik luar negerinya sejak diluncurkan pada tahun 2013. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait intensi Bejing yang sesungguhnya dengan BRI dan negara rekanan. BRI merupakan upaya integrasi dan pengembangan ekonomi dunia bernilai triliunan dolar (AS$) dalam bentuk pinjaman utang yang disalurkan melalui pembiayaan konstruksi berbagai infrastruktur dan investasi langsung kepada negara rekanan, termasuk Indonesia. Penelititian ini bertujuan menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia selama periode 2014-2019 dalam memanfaatkan BRI yang ditawarkan oleh Tiongkok. Titik berat tesis ini adalah bagaimana Indonesia mempertahankan kepentingan nasionalnya, yaitu menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, visi PMD diterjemahkan menjadi upaya membangun infrastruktur dan menegakkan kedaulatan di perairan Indonesia yang salah satunya dilakukan dengan cara memberantas pencurian ikan. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerja sama BRI dapat dipahami dalam dua dimensi, yakni melalui upaya diplomasi ekonomi dan diplomasi maritim. Dalam implementasinya, upaya diplomasi ekonomi menghasilkan kerja sama investasi, pembiayaan infrastruktur, dan Pendidikan vokasi. Namun demikian, kerja sama dalam bidang ekonomi ini justru menghambat upaya diplomasi maritim Indonesia, terutama ketika meningkatkan pertahanan dan menegakan hukum di perairan Indonesia. Dalam konteks pemberantasan pencurian ikan oleh kapal berbendera Tiongkok, Beijing justru berupaya melancarkan berbagai cara, termasuk menggunakan investasinya sebagai instrumen untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia.

Kata Kunci: Belt and Road Initiative, Poros Maritim Dunia, Indonesia, kepentingan nasional, diplomasi