Skripsi ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah Hungaria yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orbán dalam pembatasan kebebasan berekspresi melalui intervensi keamanan siber yaitu sensor internet dan pengawasan digital di Hungaria selama periode pemerintahan kedua (2014-2018) dan ketiga (2018-2022). Kemudian masalah ini dianalisis menggunakan teori keamanan siber yang didukung dengan konsep digital authoritarianism. Lalu analisis ini menghasilkan bahwa pada periode kedua dan ketiga, pemerintahan Orbán semakin membatasi kebebasan berekspresi dengan meningkatkan intensitas intervensi keamanan siber melalui tekanan ekonomi dan politik. Setelah pada periode pertama, pemerintah Hungaria berhasil membentuk kembali hukum yang terkait kebebasan berekspresi dalam mendukung intervensi keamanan siber untuk membatasi kebebasan berekspresi, dan memberikan dampak-dampak yang buruk terhadap perlindungan dasar dan pluralitas media di Hungaria, serta mengganggu cara berkomunikasi juga psikologi para jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan Orbán telah berhasil menggunakan tindakan legislatif, dan tekanan ekonomi serta politik secara bersamaan untuk kembali membawa situasi kebebasan berekspresi di bawah pemerintahan komunis yang penuh sensor dan pengawasan.

Kata Kunci: Hungaria, Viktor Orbán, Sensor Internet, Pengawasan Digital, Digital Authoritarianism
Daftar Pustaka: 21 Buku, 14 Artikel Jurnal, 38 Berita Daring, 8 Halaman Web, 2 Bahan Hukum, 35 Laporan, 5 Tesis