Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah Jerman terhadap pengungsi periode 2015 – 2017. Pada tahun 2015, Jerman menerima sekitar 800.000 pengungsi yang merupakan korban perang dan perjuangan. Dengan menoleransi sejumlah orang dari negaraberkonflik, Peningkatan jumlah penerimaan pengungsi telah mempertajam debat politik dan sosial tentang kebijakan pengungsi di dalam negeri Jerman. Perdebatan ini dipicu dengan aks i kejahatan yang dilakukan oleh pengungsi, mulai dari kejahatan yang sangat serius, seperti penyerangan, hingga kejahatan yang lebih kecil seperti penghindaran tarif wajib di Jerman.Hal ini juga terjadi bersamaan dengan adanya krisis pengungsi di Eropa hingga dilanjutkan dengan kejadian pelecehan seksual massal oleh pengungsi pada malam tahun baru 2016 di Cologne, Jerman. Dalam mengatasi permasalahan ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dimulai dari prosedur penerimaan pengungsi hingga kebijakan pengusiran paksa pengungsi. Penelitian ini penulis mencoba menganalisa mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengungsi akibat krisis yang terjadi dengan metode penelitian dekrtiptif analitis dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari berbagai kajian akademis. Hasil menunjukkan bahwa upaya pemerintah cukup berjalan baik dengan kebijakan yang dikeluarkan dengan fakta bahwa jumlah pengungsi di Jerman menurun drastis pada tahun 2017. Namun masalah tetap berlanjut dengan berbagai hambatan dan kendala yang harus di lewati pemerintah demi efektivitas kebijakan yang dikeluarkan dan menjaga kestabilan hidup masyarakat Jerman.

Kata Kunci: Jerman, Pengungsi, Kebijakan
Daftar Pustaka: 21 Buku, 30 Jurnal Online, 26 Website, 21 Data laporan